PSHK

Jatuhnya rezim Orde Baru pada 1998 menunjukkan adanya kelemahan yang sudah bertahan lama dalam sistem pemerintahan. Kelemahan itu disembunyikan dan dikubur demi kepentingan orang atau kelompok tertentu. Atas dasar itulah, komitmen untuk melakukan reformasi dalam bidang politik dan ekonomi dideklarasikan. Hukum pun merupakan bidang utama yang sangat penting untuk direformasi. Peran institusi penegakan hukum merupakan hal yang vital sebagai jalan keluar korupsi pada masa lalu dan kasus pelanggaran hak asasi manusia serta hal-hal yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Hukum juga dibutuhkan untuk menyuarakan platform pengaturan perubahan sistemik dalam banyak bidang. Dengan demikian, jelas sekali reformasi hukum dibutuhkan di Indonesia. Reformasi hukum perlu dikaji dan diadvokasi dengan serius. Oleh karena itu, pada 1 Juli 1998, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia atau PSHK dibentuk. PSHK bukan sekadar jargon dalam reformasi hukum, bukan pula keluhan dan kemarahan belaka terhadap situasi saat itu. Lebih dari itu, PSHK memfokuskan diri untuk terlibat dalam memegang peran penting reformasi hukum di Indonesia. Dalam mewujudkan visinya, PSHK memiliki misi-misi sebagai berikut.

  1. Menjadi institusi penelitian independen yang berkontribusi secara signifikan dalam konsistensi pelaksanaan dan reformasi hukum di Indonesia pada umumnya.
  2. Menjadi institusi pendidikan dan perkembangan hukum di Indonesia.
  3. Menjadi institusi yang berusaha keras dalam membentuk kader demi reformasi hukum dengan integritas, intelektual, dan moralitas di Indonesia.
  4. Menjadi faktor penting dalam memperkuat masyarakat sipil/gerakan sosial di Indonesia.
  5. Menjadi salah satu dari sumber utama referensi dalam informasi hukum di Indonesia.
  6. Menjadi institusi yang menyediakan kondisi dan fasilitas bekerja yang ideal untuk mengembangkan ide dan kreativitas komunitasnya.